Profil

Landasan Hukum



Landasan Hukum :

  1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
  2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
  5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
  6. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan AnakNomor 4 tahun 1974;
  8. Undang - UndangRepublik Indonesia tentang Penyandang Cacat Nomor 4 tahun 1997;
  9. Undang - UndangRepublik Indonesia tentang lanjut usiaNomor 13 tahun 1998;
  10. Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
  11. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
  13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
  18. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
  19. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak:
  20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan  di Daerah;
  21. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  22. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  23. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008  tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 47/HK-)!)/D5/2010 teantang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  30. Peraturan Daerah kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi ke tata kerjaan Perangkat Daerah kabupaten Gianyar;
  31. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan struktural Perangkat daerah Kabupaten Gianyar;
  32. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja utama Pemerintahan Kabupaten Gianyar;


Video
No Video.
Facebook
Twitter
Statistik Pengunjung


1499567

Pengunjung hari ini : 403
Total pengunjung : 167889

Hits hari ini : 3060
Total Hits : 1499567

Pengunjung Online: 15